DEMOKRASI - Duet antara Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo ternyata sudah dicetuskan salah satu Parpol pendukung Pemerintah, yakni Partai NasDem. Namun sejumlah partai pendukung lainnya menyatakan belum bersikap dengan alasan yang berbeda-beda. Walau demikian, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti justru menilai, duet Jokowi-Gatot adalah hal yang mustahil. Ia pun menyodorkan pasangan yang lebih pas berdasarkan survey yang mereka lakukan, yakni Gatot Nurmantyo dan Zulkifli Hasan, ketua MPR RI yang juga ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan, usulan Jokowi-Gatot sudah dilontarkan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Namun, partai berlambang banteng moncong putih sebagai ‘pemilik’ Jokowi, menurut Hendrawan Supratikno, memiliki kualifikasi tersendiri untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya mendampingi Jokowi di pemilu 2019.
"Kalau secara normatif kualitatif, kami bisa sebutkan beberapa kualifikasi. Tentu pertama kualifikasi ideologi, kesetiaannya terhadap bangsa dan negara tak diragukan lagi, kepemimpinannya teruji," ungkapnya kepada INDOPOS saat dihubungi, Jumat (6/10).
Menurutnya, faktor di atas bisa juga menjadi alasan NasDem melirik Gatot. Sehingga, usulan NasDem dinilai sebagai hal yang wajar. Begitu pun dengan partai lain bisa saja memiliki kriteria berbeda. "Munculnya tiap nama-nama harus kita terima dengan gembira. Ini masih periode menampung usulan-usulan, jadi tak ada masalah. Anda juga boleh mengusulkan," kata Hendrawan.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, sebagai lembaga maupun sebagai anggota dewan ia menampung aspirasi dan usulan. Demikian juga PDIP sebagai parpol, salah satu tugas utamanya adalah menampung aspirasi usulan. "Enggak ada masalah. Siapa yang mempermasalahkan? Tokoh sipil, militer, budaya, nasional, pengusaha, media, wajar saja dalam radar penjaringan setiap parpol. Apalagi seorang panglima. Jadi tak usah didramatisasi. Tak usah diributkan atau disengketakan. Ini memang periode semua nama-nama ditampung dan dijaring," papar Hendrawan.
Diamini anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi. Dia mengaku, bila partai besutan Surya Paloh itu memang menginginkan Jenderal Gatot sebagai cawapres mendampingi Jokowi pada pilpres 2019 nanti. Alasannya, memunculkan nama jenderal bintang empat itu karena sosok Gatot saat ini sangat dibutuhkan Indonesia.
"Yang harus dipahami di Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan katar belakang keberagaman. Maka kita harus mendesain politik itu untuk mengakomodir semua kepentingan tersebut," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin.
Oleh karenanya, Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya memikirkan sejumlah pertimbangan untuk memunculkan nama cawapres. Pertama, terkait asal calon dari Pulau Jawa. Sebab, masyarakat Indonesia mayoritas berada di Pulau Jawa. "Mungkin 60 persen, di luar Jawa 40 persen kalau kita ingin mendudukkan politik dalam Indonesia seharusnya selalu kita melihat faktor Jawa. Seperti sekarang yang ideal," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Kedua, sambung Taufiqulhadi, faktor sipil dan militer. Ia menyebutkan, adanya anggapan masyarakat faktor militer lebih disiplin. NasDem, sempat mendukung pasangan Jawa-luar Jawa yang tercermin dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. "Tapi kalau sekarang ini kami berpikir kita padukan sipil dan militer," imbuhnya.
Sejatinya, kata Taufiqulhadi, NasDem belum memutuskan secara resmi nama untuk diusung dalam pilpres 2019 nanti. Sebab, belum mengambil keputusan dalam forum rakornas dan rapimnas.
"Menurut saya suara itu besar dalam kubu Fraksi NasDem. Karena itu kami menegaskan duetnya adalah sipil, Pak Jokowi dan Pak Gatot," tandasnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham mengaku, partainya belum membahas cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Terlebih soal, isu Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan menjadi pendamping Jokowi.
"Kita belum pernah bicarakan itu," tegasnya kepada wartawan saat dihubungi, kemarin.
Idrus mengaku, saat ini Golkar tengah fokus menambah nilai dan menambah dukungan terhadap Jokowi. Dia menargetkan 65 persen suara untuk kemenangan Jokowi di pilpres 2019. "Kita tak berpikir lagi dukung atau tidak. Kita berpikir bagaimana Golkar hadir, yang membuktikan kemenangan Jokowi di atas 65 persen," pungkasnya.
Senada dilayangkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Daniel Johan. "Tak perlu bicara masalah pilpres dulu," tegasnya kepada wartawan saat dihubungi, kemarin.
Daniel menekankan, justru sejauh ini kader partai mendorong Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju ke pilpres 2019. "Desakan kader berbagai daerah tentu kuat agar Cak Imin maju," lanjut Daniel.
Terkait pembahasan pilpres, sambung Daniel, akan diproses setelah momen pilkada serentak 2018. Keputusan soal pilpres juga akan dibahas dalam forum pleno dan rapimnas PKB.
"Pembahasan pilpres nanti setelah pilkada berhasil dengan baik," kata Daniel.
Diamini Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Dia mengutarakan, pihak Hanura menghargai NasDem yang memunculkan nama Gatot sebagai bakal calwapres di pilpres 2019. "Ya itu hak politik NasDem untuk mengusung Pak Gatot. Harus kita hargai. Saya sendiri menilai itu hal yang positif saja dalam berdemokrasi," ucap Dadang, kemarin.
Menurut anggota Komisi X DPR RI itu, keputusan Hanura untuk kembali mengusung Jokowi telah final dalam rapimnas di Bali. Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta sudah tegaskan Hanura mendukung Jokowi sepenuh hati. "Hanura sendiri belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi. Wapresnya kita belum putuskan, kita tentu menunggu keputusan partai, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh ketum," kata Dadang.
Ia pun mempersilakan partai lain memutuskan nama-nama wapres yang akan dimunculkan. "Silahkan jalan saja. Masing-masing punya kalkulasi politik," tutur Dadang, seraya menyatakan, Ketum Hanura Oesman Sapta juga berpotensi menjadi cawapres untuk Jokowi.
"Bisa jadi ya. Kan kemungkinan itu kan ada saja dari internal, kan ada Pak Oso (Oesman Sapta, red), nanti kita lihat siapa selain Pak Oso bisa berbagai pertimbangan," kata Dadang.
Dadang menyatakan, hingga saat ini Hanura masih melakukan survei terkait penetapan cawapres untuk mendampingi Jokowi. Menurutnya, Hanura tidak mau terburu-buru memutuskan hal tersebut. "Sekali lagi, Hanura tidak terburu-buru, sesuai dengan arahan Pak Ketum, harus benar-benar mempertimbangkan pasangan yang tepat. Jangan sampai parpol memaksakan kehendak. Jadi Jokowi harus nyaman melakukan kerja sama dalam pemerintahan," jelasnya.
Dadang menambahkan, dalam waktu satu dua bulan ke depan, survei Hanura sudah selesai. Terlebih, politik itu bersifat dinamis dan semua masih bisa berubah.
"Survei kita belum selesai, kita juga lakukan itu ya mungkin satu sampai dua bulan ada titik terang, karena penentuan itu kan harus berbasis survei," ucapnya.
Terpisah, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memprediksi akan ada dua pasangan yang akan maju pada pemilu 2019 mendatang. Selain itu, prediksi tersebut berasal dari analisisnya yang merupakan rangkuman sejumlah hasil survei, yang didapatnya dari empat lembaga survei di empat bulan terakhir. Diantaranya, survei Kompas di bulan Mei, survei SMRC di bulan Juni, survei CSIS di bulan Juli dan survei Median di bulan September.
“Jadi komposisi politiknya nggak berubah, Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat. Cuma tokohnya beda-beda sekarang,” ujar Ray, kemarin.
Selanjutnya, masih menurut Ray, dari hasil survei itu muncul nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan, elektabilitas Gatot Nurmantyo juga meningkat tiap bulannya dan menurutnya nama Gatot Nurmantyo pun di ramal akan meramaikan pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Gatot Nurmantyo akan menjalani masa pensiun di 2018. Setelah pensiun, namanya diprediksi akan berseliweran di kalangan partai politik untuk dipersiapkan pada pemilu 2019.
Namun, Ray memperkirakan, Jokowi tidak melirik Gatot Nurmantyo. Meskipun elektabiltas Gatot Nurmantyo terus meningkat, dirinya yakin Gatot Nurmantyo bukan pilihan Jokowi. “Saya tidak yakin Jokowi melirik Gatot sebagai pasanganya di 2019,” ucapnya.
Berdasarkan analisis ini, sambung Ray, Jokowi tidak membutuhkan figur TNI pada 2019, melainkan sosok dari wakil dari kelompok umat Islam yang moderat. “Itu bisa lahir dari PKB, Golkar atau PPP,” tandasnya.
Menurut Ray Rangkuti, Gatot Nurmantyo tidak akan dipilih Jokowi karena pemilih Gatot Nurmantyo belum tentu memberikan kontribusi kepada Jokowi. “Besar kemungkinannya bahwa pendukung Gatot ini adalah yang secara keras berhadapan dengan Jokowi. Secara umum sekalipun Gatot ditarik masuk ke dalam pencapresan dan pecawapresan bersama Jokowi, maka tidak dengan sendirinya pemilih Gatot beralih ke Jokowi,” kata Ray.
Sejatinya, tutur Ray, Gatot justru akan berhadapan dengan Jokowi di 2019 yang artinya, Gatot Nurmantyo akan merapat ke kubu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Karena, karakteristik Prabowo Subianto, diprediksi Gatot Nurmantyo akan dijadikan capres atau cawapres. Alasannya, berdasarkan analisis dari hasil empat lembaga survei tadi, elektabilitas Prabowo tidak memberikan peningkatan yang signifikan.
“Saya kepikiran Prabowo kalau elektabiltasnya tidak lebih dari 30 persen, Prabowo akan legowo memberikan kepada Gatot Nurmantyo untuk naik jadi capres dari koalisi KMP,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ray menganalisis, elektabilitas Prabowo Subianto akan mentok di angka 30 persen karena situasi politik saat ini. Dirinya juga meramal, kalau Gatot Nurmantyo nanti tidak akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. “Lalu, Gatot harus dipasangkan dengan KMP. Saya lihat bukan dari PKS. Besar kemungkinan itu akan datang dari PAN. Besar kemungkinan koalisinya Gatot Nurmantyo bersama Zulkifli Hasan,” ucap Ray.
Menurut Ray, alasannya memprediksi nama Zulkifli Hasan karena Ketua Umum PAN itu punya modal politik yang banyak. Ditambah, KMP punya nostalgia di 2014. Di mana cawapres KMP adalah Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.
“Saya lihat gelagat dari Zulkifli Hasan ini luar biasa. Tidak ada ketum parpol yang turun ke bawah selain Zulkifli Hasan dan hal yang sama dilakukan Gatot Nurmantyo. Jadi pertemuan (Gatot Nurmantyo, red) dengan ulama, itu bisa dibaca sebagai mendekatkan diri secara emosional, secara fisikal antara dirinya sebagai individu politik dengan kemungkinan suara dari orang yang bertemu itu,” bebernya.
SUMBER