DEMOKRASI - Hari ini tepat 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Bagaimana hasilnya? Sejumlah survei menunjukkan kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat. Hanya saja, tak hanya kepuasan rakyat yang meningkat, utang pemerintah juga terus meningkat. Hampir tembus Rp 4.000 triliun.
Memasuki Oktober, satu per satu lembaga survei mulai mengumumkan hasil survei tentang evaluasi pemerintahan Jokowi-JK. Kemarin, giliran Kompas yang merilis hasil surveinya. Hasilnya, 70,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Angka ini tertinggi dibanding survei-survei sebelumnya. Setahun sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK hanya 65 persen.
Hasil survei ini tak jauh beda dengan sejumlah lembaga survei yang sudah lebih dulu merilis hasil surveinya yaitu Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI). Hasilnya, sekitar 60 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Hanya saja, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi. Elektabilitas eks Walikota Solo itu rata-rata masih ada di kisaran 50 persen. Dari survei juga diketahui mayoritas publik mengeluhkan soal ekonomi seperti kesulitan membeli kebutuhan bahan pokok dan tarif dasar listrik yang mahal.
Bagaimana tanggapan Istana soal ini? Jubir Presiden Johan Budi SP mengatakan, hasil survei itu akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. "Termasuk baik atau jelek, hasil survei itu bisa jadi masukan dan koreksi," kata Johan di Istana, awal pekan lalu.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan LKBN Antara, Jokowi juga ditanya soal ini. Dia bilang, pemerintah menggunakan survei sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki kinerja yang kurang. Terkait elektabilitas yang tak naik signifikan, Jokowi bilang tidak memikirkan hal tersebut. "Kita ini bekerja kok ngurusi elektabilitas," katanya.
Urusan ekonomi ini tampaknya memang harus jadi perhatian pemerintahan serius Jokowi. Apalagi laju utang pemerintah dari bulan ke bulan terus meningkat. Sejumlah ekonom menilai jumlah utang pemerintah ini sudah mendekati lampu merah.
Dari laman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu diketahui bahwa utang pemerintah per akhir September sudah berada di angka Rp 3.866,45 triliun. Jumlah ini membengkak sebesar Rp 40,6 triliun dibanding Agustus 2017. Utang itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.128,46 triliun dan pinjaman Rp 737,99 triliun.
Dirjen PPR Robert Pakpahan mengatakan utang tersebut digunakan untuk pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Dari data juga diketahui, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di angka 28 persen. Jika diitung, 3 tahun pemerintahan Jokowi- JK telah menambah utang sebesar Rp 1.261 triliun.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, utang bertambah banyak karena digunakan untuk hal produktif. Antara lain pembangunan infrastruktur. Bukan untuk subsidi. "Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya oke, kecuali untuk yang nggak benar, tapi ini kan benar," kata Darmin di kantornya, Jakarta, kemarin. Darmin bilang, hasil dari utang tersebut itu memang belum dirasakan dampaknya saat ini. Tapi, Darmin memastikan dalam jangka panjang, kebijakan utang ini akan disyukuri oleh masyarakat.
Menkeu Sri Mulyani hanya berkomentar singkat ketika ditanya soal bertambahnya utang tersebut. Kata dia, utang bertambah dikarenakan melebarnya defisit anggaran di APBN. Tahun ini, defisit anggaran berada di angka 2,92 persen terhadap PDB. "Kalau defisit ya memang harus ada kenaikan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, kemarin.
Pengamat ekonom dari Indef Bhima Yudhistira menilai jumlah utang pemerintah saat ini sudah mendekati lampu merah. "Ini harus direm," kata Bhima saat dikontak, kemarin.
Bhima menjelaskan ada beberapa alasan kenapa pemerintah harus menyetop utang. Pertama penambahan utang tidak berbanding lurus dengan realisasi pencapaian di bidang infrastruktur. Dia menyebutkan, realisasi pembangunan infrastruktur yang selesai masih di bawah 10 persen, dan sisanya masih dalam proses perencanaan dan lelang sebesar 41 persen.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan ekonomi rakyat. Penyerapan tenaga kerja di sektor pembangunan infrastruktur pun menurun. "Dan yang paling mengkhawatirkan, jumlah orang miskin secara nasional justru bertambah. Sementara gini ratio atau ketimpangan sosial masih belum ada perbaikan signifikan," tuntasnya.
SUMBER