DEMOKRASI - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, memastikan adanya alokasi kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp1,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBD-P) 2017 merupakan temuan dewan. Pernyataan ini untuk menampik tudingan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.
"Itu temuan DPRD, kemudian diklaim jadi, bahwa itu kesepakatan antara DPRD dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Itu salah dia, enak saja," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Wakil Ketua DPW NasDem DKI ini menambahkan, legislatif keberatan dengan penganggaran tersebut selain karena tidak tercantum dalam sistem e-budgeting, juga dilatarbelakangi tingginya alokasi dana yang diajukan Dinas Tata Air terlampau banyak.
"Dia (Ketua Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan, red) bilang, 'Duitnya juga tidak ada'. Terus, enggak mungkin dianggarkan segini besar, dari mana uangnya? Itu, kan yang mengusulkan dia, kok jadi DPRD yang disudutkan? Ada-ada saja Djarot," keluh Bestari.
Yang membuat DPRD kian heran, ungkap eks politisi Golkar, anggaran tersebut kembali muncul setelah sebelumnya 'Kebon Sirih' minta dihapus. "Padahal kita sudah bilang sebelumnya, kalau memang pengadaan tanah ini penting, sebaiknya dilakukan pada 2018 saja. Tapi, ini malah masuk lagi," tandasnya.
Diketahui, Djarot mengklaim menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,8 triliun sela pembahasan RAPBD-P 2017 dengan dewan. Duit tersebut berada di pos belanja Dinas Tata Air DKI untuk keperluan pengadaan lahan dan tak dicantumkan pada e-budgeting sebelumnya.
"Saya tegasin, tidak boleh lagi ada proyek-proyek liar yang masuk ke situ. APBD Perubahan ini harus benar-benar kami pelototi, kami harus teliti," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Selasa (19/9/2017).
Kini, sesumbar Djarot, pihaknya sudah mengunci kegiatan pengadaan lahan tersebut, setelah sebelumnya masuk dengan anggaran yang lebih kecil atau berkurang Rp200 miliar.
SUMBER